Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan - Hallo sahabat CPNS LOWONGAN KERJA BUMN, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel BUMN, Artikel CPNS, Artikel LOWONGAN KERJA, Artikel LOWONGAN KERJA PABRIK, Artikel PART TIME, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan
link : Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan

Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan

Loading...

Koordinator Pengawas SMA dan SMK Priangan Timur, Tasikmalaya, Jabar, Dr H Krisna Sujaya MPd menjelaskan, saat ini terjadi perbedaan cukup signifikan antara daerah satu dengan lainnya dari sisi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dia mencontohkan untuk guru SMA/SMK di Kota Tasikmalaya TPP Rp 600 ribu sementara di daerah lain seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Sumedang, Bekasi, Banjar dan Cirebon mencapai Rp 1 juta sampai dengan 2,5 juta.

“Kepgub Nomor 910 Tahun 2016 tentang TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan seolah ganjil. Karena berbeda-beda tiap daerah. Kami nilai adanya ketidakadilan di sini, tolak ukurnya seperti apa?,” tuturnya, seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

Seharusnya, kata dia, semua pegawai Disdik Provinsi Jawa Barat disamaratakan.

Karena sumber gaji berasal dari APBD yang sama, maka tidak ada alasan untuk membeda-bedakan daerah satu dengan daerah lain dari segi TPP.

“Ya ini seolah disesuaikan dengan kondisi riil di daerah masing-masing. Seharusnya kan disamakan agar adil. Semuanya kan pegawai disdik,” terangnya.

Salah seorang Pengawas SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 6 H Dadang Abdul Fatah MM mengatakan saat ini pun kondisi para pengawas belum miliki kantor. Sehingga untuk bekerja secara konsen dan fokus terganjal sarana prasarana.

“Kita tanya kejelasan ke provinsi saja masih gamang. Belum ada jawaban yang jelas,” ungkapnya. Bahkan, kata dia, surat tugas di mana harus bekerja atau sekolah mana yang harus dibina pun belum dikantongi para pengawas.

Yang paling penting, soal pelayanan murid yang hendak pindah sekolah saat ini masih mendatangi Disdik Kota Tasikmalaya.

“Masa orang tua murid yang mau memindahkan anaknya masih ke Disdik. Ya tidak akan dilayani. Sementara mereka masa harus ke Bandung. Kalau ada sekretariat atau kantor pelayanan seperti Unit Pelayanan Teknis kan bisa mengurus hal tersebut. Ini juga harus dipikirkan,” papar pria yang juga Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Tasikmalaya ini.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sekaligus Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas (MKPS) SMK H Heki Hikmat SE MM menjelaskan adanya alih kelola ke provinsi menjadi harapan tersendiri bagi para penyelenggara perguruan swasta.

“Justru ini jadi semangat untuk kami. Dan harapan tidak ada lagi sekat antara SMA dan SMK apabila dikelola provinsi. Kita akan tabayun sambil berikhtiar agar kesejahteraan guru, dan lain sebagainya yang saat ini terjadi bisa diperbaiki oleh provinsi,” ujarnya.

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari www.jpnn.com . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.metronesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik

Koordinator Pengawas SMA dan SMK Priangan Timur, Tasikmalaya, Jabar, Dr H Krisna Sujaya MPd menjelaskan, saat ini terjadi perbedaan cukup signifikan antara daerah satu dengan lainnya dari sisi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dia mencontohkan untuk guru SMA/SMK di Kota Tasikmalaya TPP Rp 600 ribu sementara di daerah lain seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Sumedang, Bekasi, Banjar dan Cirebon mencapai Rp 1 juta sampai dengan 2,5 juta.

“Kepgub Nomor 910 Tahun 2016 tentang TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan seolah ganjil. Karena berbeda-beda tiap daerah. Kami nilai adanya ketidakadilan di sini, tolak ukurnya seperti apa?,” tuturnya, seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

Seharusnya, kata dia, semua pegawai Disdik Provinsi Jawa Barat disamaratakan.

Karena sumber gaji berasal dari APBD yang sama, maka tidak ada alasan untuk membeda-bedakan daerah satu dengan daerah lain dari segi TPP.

“Ya ini seolah disesuaikan dengan kondisi riil di daerah masing-masing. Seharusnya kan disamakan agar adil. Semuanya kan pegawai disdik,” terangnya.

Salah seorang Pengawas SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 6 H Dadang Abdul Fatah MM mengatakan saat ini pun kondisi para pengawas belum miliki kantor. Sehingga untuk bekerja secara konsen dan fokus terganjal sarana prasarana.

“Kita tanya kejelasan ke provinsi saja masih gamang. Belum ada jawaban yang jelas,”

Loading...

ungkapnya. Bahkan, kata dia, surat tugas di mana harus bekerja atau sekolah mana yang harus dibina pun belum dikantongi para pengawas.

Yang paling penting, soal pelayanan murid yang hendak pindah sekolah saat ini masih mendatangi Disdik Kota Tasikmalaya.

“Masa orang tua murid yang mau memindahkan anaknya masih ke Disdik. Ya tidak akan dilayani. Sementara mereka masa harus ke Bandung. Kalau ada sekretariat atau kantor pelayanan seperti Unit Pelayanan Teknis kan bisa mengurus hal tersebut. Ini juga harus dipikirkan,” papar pria yang juga Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Tasikmalaya ini.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sekaligus Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas (MKPS) SMK H Heki Hikmat SE MM menjelaskan adanya alih kelola ke provinsi menjadi harapan tersendiri bagi para penyelenggara perguruan swasta.

“Justru ini jadi semangat untuk kami. Dan harapan tidak ada lagi sekat antara SMA dan SMK apabila dikelola provinsi. Kita akan tabayun sambil berikhtiar agar kesejahteraan guru, dan lain sebagainya yang saat ini terjadi bisa diperbaiki oleh provinsi,” ujarnya.

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari www.jpnn.com . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.metronesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik

Demikianlah Artikel Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan

Sekianlah artikel Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan dengan alamat link https://cpns-lowongankerjabumn.blogspot.com/2017/03/kesenjangan-tpp-guru-smasmk-dikeluhkan.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: