WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN - Hallo sahabat CPNS LOWONGAN KERJA BUMN, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel BUMN, Artikel CPNS, Artikel LOWONGAN KERJA, Artikel LOWONGAN KERJA PABRIK, Artikel PART TIME, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN
link : WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN

WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN

Loading...

Selamat beraktifitas kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Berikut adalah informasi mengenai permintaan penolakan revisi UU ASN oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Kenapa Tim ini menolak adanya revisi UU ASN?? Berikut selengkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menerima kunjungan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) pimpinan Eko Prasodjo di kompleks Sekretariat Negara, Jumat (3/3).

Tim tersebut datang memberikan usulan agar Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Apapartur Sipil Negara (ASN), yang telah diusulkan DPR.

"Masukan akan saya sampaikan ke presiden. Saya kira masukan baik untuk mengingatkan pemerintah agar konsisten dengan UU ASN menjadikan birokrasi ASN menjadi kekuatan efektif untuk pemerintahan yang lebih baik," kata Teten usai menerima degelasi TIRBN.

Eko Prasodjo sendiri mengatakan kedatangannya memang bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah terkait rencana revisi UU ASN.

UU tersebut menurut dia sangat penting untuk menjamin terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Ada beberapa hal yang disampikan Eko kepada KSP untuk diterukan kepada Presiden Jokowi, maupun Wapres Jusuf Kalla selaku ketua tim pengarah reformasi birokrasi nasional.

Antara lain soal pengawasan promosi jabatan, rekrutmen CPNS dan peran KASN dalam mengawasi jual beli jabatan.

"Kami pikir yang pertama, keberadaan KASN masih dibutuhkan karena dia instrumen penting untuk mengurangi pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan menghindari kompetensi politik dalam birokrasi," ujar Eko.

Mereka juga mendukung pemerintah mempertahankan promosi jabatan secara terbuka dengan terus memperbaiki kekurangannya.

Utamanya soal waktu pelaksanaanya yang dinilai masih terlalu lama.

"Kemudian rencana pengangkatan (439 ribu) honorer (melalui revisi UU ASN) perlu dipertimbangkan untuk menjamin PNS yang berkualitas," ujar Guru Besar FISIP Universitas Indonesia ini.

Mantan Wakil MenPAN-RB ini menyebutkan, UU ASN baru berjalan dua tahun dan masih ada beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunannya yang belum diterbitkan pemerintah.

Karenanya, TIRBN mendorong pemerintah memaksimalkan terlebih dahulu jalannya UU ini.

"Kami usul pemerintah diberi kesempatan selesaikan enam RPP besar dan membuktikan apa yang dicita-citakan UU ASN bisa tercapai. Pelaksanaan revisi harusnya tunggu RPP yang saat ini dibahas dalam tahap akhir. Saya pikir dua RPP sudah selesai tinggal tandatangan presiden," tambah dia.

Diketahui, para honorer kategori dua (K2) sangat menunggu pembahasan dan pengesahan revisi UU ASN ini. Pasalnya, revisi akan mengakomodir honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS.

Demikian informasi yang kami sampaikan terkait penolakan revisi UU ASN seperti yang kami lansir dari jpnn.com. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.

Selamat beraktifitas kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Berikut adalah informasi mengenai permintaan penolakan revisi UU ASN oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Kenapa Tim ini menolak adanya revisi UU ASN?? Berikut selengkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menerima kunjungan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) pimpinan Eko Prasodjo di kompleks Sekretariat Negara, Jumat (3/3).

Tim tersebut datang memberikan usulan agar Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Apapartur Sipil Negara (ASN), yang telah diusulkan DPR.

"Masukan akan saya sampaikan ke presiden. Saya kira masukan baik untuk mengingatkan pemerintah agar konsisten dengan UU ASN menjadikan birokrasi ASN menjadi kekuatan efektif untuk pemerintahan yang lebih baik," kata Teten usai menerima degelasi TIRBN.

Eko Prasodjo sendiri mengatakan kedatangannya memang bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah terkait rencana revisi UU ASN.

UU tersebut menurut dia sangat penting untuk menjamin terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Ada beberapa hal yang disampikan Eko kepada KSP untuk diterukan kepada Presiden Jokowi, maupun Wapres Jusuf Kalla selaku ketua tim pengarah reformasi birokrasi nasional.

Antara lain soal pengawasan

Loading...

promosi jabatan, rekrutmen CPNS dan peran KASN dalam mengawasi jual beli jabatan.

"Kami pikir yang pertama, keberadaan KASN masih dibutuhkan karena dia instrumen penting untuk mengurangi pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan menghindari kompetensi politik dalam birokrasi," ujar Eko.

Mereka juga mendukung pemerintah mempertahankan promosi jabatan secara terbuka dengan terus memperbaiki kekurangannya.

Utamanya soal waktu pelaksanaanya yang dinilai masih terlalu lama.

"Kemudian rencana pengangkatan (439 ribu) honorer (melalui revisi UU ASN) perlu dipertimbangkan untuk menjamin PNS yang berkualitas," ujar Guru Besar FISIP Universitas Indonesia ini.

Mantan Wakil MenPAN-RB ini menyebutkan, UU ASN baru berjalan dua tahun dan masih ada beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunannya yang belum diterbitkan pemerintah.

Karenanya, TIRBN mendorong pemerintah memaksimalkan terlebih dahulu jalannya UU ini.

"Kami usul pemerintah diberi kesempatan selesaikan enam RPP besar dan membuktikan apa yang dicita-citakan UU ASN bisa tercapai. Pelaksanaan revisi harusnya tunggu RPP yang saat ini dibahas dalam tahap akhir. Saya pikir dua RPP sudah selesai tinggal tandatangan presiden," tambah dia.

Diketahui, para honorer kategori dua (K2) sangat menunggu pembahasan dan pengesahan revisi UU ASN ini. Pasalnya, revisi akan mengakomodir honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS.

Demikian informasi yang kami sampaikan terkait penolakan revisi UU ASN seperti yang kami lansir dari jpnn.com. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.

Demikianlah Artikel WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN

Sekianlah artikel WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel WOOOW.. TEMUI KEPALA STAF KEPRESIDENAN (KSP), EKO MINTA PRESIDEN TOLAK REVISI UU ASN dengan alamat link https://cpns-lowongankerjabumn.blogspot.com/2017/03/wooow-temui-kepala-staf-kepresidenan.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: