Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia - Hallo sahabat CPNS LOWONGAN KERJA BUMN, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel BUMN, Artikel CPNS, Artikel LOWONGAN KERJA, Artikel LOWONGAN KERJA PABRIK, Artikel PART TIME, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia
link : Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia

Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia

Loading...

Ingin Membuat Izin SPK

Bang Imam

Jakarta (BIB) - Untuk mendirikan sekolah asing atau sekolah yang bekerja sama dengan asing (luar negeri) di Indonesia dilakukan dengan cara proses perizinan dengan online atau OSS (Online Single Submission).

Berikut ini syarat yang harus dimiliki dalam mengajukan Izin Operasional SPK di Indonesia :

Yang pertama sekali calon SPK harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS www.oss.go.id, kemudian mengurus Izin Operasional sesuai dengan tingkatannya, misal untuk TK, PADU, SD, dan SMP di Kabupaten/Kota (PTSP), dan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus di Provinsi (PTSP).

BACA JUGA :

Cara Membuat Izin Operasional SPK di OSS 

Berikut ini langkah-langkahnya :

1. NIB (up load NIB);
2. Izin Operasional (up load Izin Operasional);
3. Email;
4. Nama Sekolah
5. Status Mulai Sekolah
6. Alamat Sekolah
7. Nama Yayasan
8. Alamat Yayasan
9. Provinsi
10. Kabupaten/Kota
11. Telepon/Faximili

Lampiran-Lampiran :

BERKAS LAMPIRAN PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SPK

No	Syarat	Ket
1	Surat Pengantar ditujukan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2	Perjanjian Kerja Sama antara LPA dan LPI yang memuat :
	a.       Kurikulum Yang Digunakan
	b.      Komposisi Tenaga Pendidik (paling banyak 70% WNA)
	c.       Komposisi Tenaga Kependidikan (paling banyak 20% WNA)
	d.      Kepemilikan Aset SPK sesuai Per Undangan
	e.       Tentang Pembiayaan SPK
	f.       Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa
3	Akte Yayasan atau Akte Perkumpulan Beserta Perubahan Yang Disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
4	Dokumen Akreditasi A Satuan Pendidikan
5	Izin Pendirian dan/atau Izin Operasional Satuan Pendidikan
6	Dokumen Status Badan Hukum LPA dari Negara Asal
7	Dokumen Akreditasi atau Pengakuan Lembaga Pendidikan Asing atau Dokumen Pengakuan dari Negara Asal
8	Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam bentuk :
	a.       Sertifikat Hak Milik (SHM)
	b.      Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
	c.       Sertifikat Hak Pakai (SHP)
	d.      Surat Perjanjian Sewa Menyewa
9	Rencana Induk Pengembangan (RIP) SPK yang memuat :
	1.      Visi dan Misi
	2.      Standar Kompetensi Lulusan
	3.      Proses Pembelajaran
	4.      Data Peserta Didik
	5.      Data Tenaga Kependidikan
	6.      Sarana dan Prasarana
	7.      Penilaian
	8.      Pengelolaan
	9.      Pembiayaan
10	Rencana Umum Tata Ruang SPK
11	Referensi Bank atas nama LPI
12	Bukti mengenai Jaminan Pembiayaan minimal untuk 6 Tahun
13	Hasil Studi Kelayakan yang memuat :
	a.       Prospek Pendirian Satuan Pendidikan dari Segi Tata Ruang, Geografis, dan Ekologis
	b.      Prospek Pendirian Satuan Pendidikan dari Segi Pendaftar, Keuangan, Sosial, dan Budaya
	c.       Kapasitas Daya Tampung dan Lingkup Jangkauan Satuan Pendidikan Sejenis yang ada
	d.      Perkiraan Pembiayaan untuk Kelangsungan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) Tahun Akademik berikutnya
14	Rekomendasi Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Format 1)
15	Surat Pernyataan dari Yayasan bahwa Peserta Didik WNI Diikutkan dalam Ujian Nasional (Format 4)
16	Surat Pernyataan dari Yayasan bagi Peserta Didik WNA Wajib Diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia (Format 6)
17	Surat Pernyataan dari Yayasan bahwa Pendidik WNI Yang Dipekerjakan Paling Sedikit 30% dari Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan WNI Yang Dipekerjakan Paling Sedikit 80% dari Jumlah Tenaga Kependidikan selain Kepala Sekolah (Format 7)
18	Surat Pernyataan Ketua Yayasan tentang Perkiraan Pemasukan dan Pembiayaan selama 6 (enam) Tahun ke Depan Berdasarkan Tren Jumlah Peserta Didik Yang Diterima

Terima Kasih.

by

Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

KONSULTASI DAN MEMBANTU MEMBUAT IZIN OPERASIONAL SPK

Nama	Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
Panggilan	Bang Imam
Handphone (HP)	0813 14 325 400
WA / SMS	0857 3998 6767
Facebook	Bang Imam Kinali Bekasi
Instagram	Bang Imam Berbagi
Twitter	@BangImam
Line	Bang Imam Berbagi
Email	bangimam.kinali@gmail.com
Alamat	Puri Cendana Jl. Taman Kerinci 8 Blok F9/22, Tambun Selatan

CARI MAP GOOGLE : link alamat di google klik disini

Ingin Membuat Izin SPK

Bang Imam

Jakarta (BIB) - Untuk mendirikan sekolah asing atau sekolah yang bekerja sama dengan asing (luar negeri) di Indonesia dilakukan dengan cara proses perizinan dengan online atau OSS (Online Single Submission).

Berikut ini syarat yang harus dimiliki dalam mengajukan Izin Operasional SPK di Indonesia :

Yang pertama sekali calon SPK harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS www.oss.go.id, kemudian mengurus Izin Operasional sesuai dengan tingkatannya, misal untuk TK, PADU, SD, dan SMP di Kabupaten/Kota (PTSP), dan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus di Provinsi (PTSP).

BACA JUGA :

Cara Membuat Izin Operasional SPK di OSS 

Berikut ini langkah-langkahnya :

1. NIB (up load NIB);
2. Izin Operasional (up load Izin Operasional);
3. Email;
4. Nama Sekolah
5. Status Mulai Sekolah
6. Alamat Sekolah
7. Nama Yayasan
8. Alamat Yayasan
9. Provinsi
10. Kabupaten/Kota
11. Telepon/Faximili

Lampiran-Lampiran :

BERKAS LAMPIRAN PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SPK

No	Syarat	Ket
1	Surat Pengantar ditujukan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2	Perjanjian Kerja Sama antara LPA dan LPI yang memuat :
	a.       Kurikulum Yang Digunakan
	b.      Komposisi Tenaga Pendidik (paling banyak 70% WNA)
	c.       Komposisi Tenaga Kependidikan (paling banyak 20% WNA)
	d.      Kepemilikan Aset SPK sesuai Per Undangan
	e.       Tentang Pembiayaan SPK
	f.       Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa
3	Akte Yayasan atau Akte Perkumpulan Beserta Perubahan Yang Disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
4	Dokumen Akreditasi A Satuan Pendidikan
5	Izin Pendirian dan/atau Izin Operasional Satuan Pendidikan
6	Dokumen Status Badan Hukum LPA dari Negara Asal
7	Dokumen Akreditasi atau Pengakuan Lembaga Pendidikan Asing atau Dokumen Pengakuan dari Negara Asal
8	Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam bentuk :
	a.       Sertifikat Hak Milik (SHM)
	b.      Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
	c.       Sertifikat Hak Pakai (SHP)
	d.      Surat Perjanjian Sewa Menyewa
9	Rencana Induk Pengembangan (RIP) SPK yang memuat :
	1.      Visi dan Misi
	2.      Standar Kompetensi Lulusan

Loading...

style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt;">3.      Proses Pembelajaran

4.      Data Peserta Didik

5.      Data Tenaga Kependidikan

6.      Sarana dan Prasarana

7.      Penilaian

8.      Pengelolaan

9.      Pembiayaan

10

Rencana Umum Tata Ruang SPK

11

Referensi Bank atas nama LPI

12

Bukti mengenai Jaminan Pembiayaan minimal untuk 6 Tahun

13

Hasil Studi Kelayakan yang memuat :

a.       Prospek Pendirian Satuan Pendidikan dari Segi Tata Ruang, Geografis, dan Ekologis

b.      Prospek Pendirian Satuan Pendidikan dari Segi Pendaftar, Keuangan, Sosial, dan Budaya

c.       Kapasitas Daya Tampung dan Lingkup Jangkauan Satuan Pendidikan Sejenis yang ada

d.      Perkiraan Pembiayaan untuk Kelangsungan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) Tahun Akademik berikutnya

14

Rekomendasi Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Format 1)

15

Surat Pernyataan dari Yayasan bahwa Peserta Didik WNI Diikutkan dalam Ujian Nasional (Format 4)

16

Surat Pernyataan dari Yayasan bagi Peserta Didik WNA Wajib Diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia (Format 6)

17

Surat Pernyataan dari Yayasan bahwa Pendidik WNI Yang Dipekerjakan Paling Sedikit 30% dari Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan WNI Yang Dipekerjakan Paling Sedikit 80% dari Jumlah Tenaga Kependidikan selain Kepala Sekolah (Format 7)

18

Surat Pernyataan Ketua Yayasan tentang Perkiraan Pemasukan dan Pembiayaan selama 6 (enam) Tahun ke Depan Berdasarkan Tren Jumlah Peserta Didik Yang Diterima

Terima Kasih.

by

Tengku Imam Kobul Moh Yahya S

KONSULTASI DAN MEMBANTU MEMBUAT IZIN OPERASIONAL SPK

Nama	Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
Panggilan	Bang Imam
Handphone (HP)	0813 14 325 400
WA / SMS	0857 3998 6767
Facebook	Bang Imam Kinali Bekasi
Instagram	Bang Imam Berbagi
Twitter	@BangImam
Line	Bang Imam Berbagi
Email	bangimam.kinali@gmail.com
Alamat	Puri Cendana Jl. Taman Kerinci 8 Blok F9/22, Tambun Selatan

CARI MAP GOOGLE : link alamat di google klik disini

Demikianlah Artikel Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia

Sekianlah artikel Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Ini Syarat Membuat Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Indonesia dengan alamat link https://cpns-lowongankerjabumn.blogspot.com/2020/06/ini-syarat-membuat-izin-satuan.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: