Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan - Hallo sahabat CPNS LOWONGAN KERJA BUMN, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel BUMN, Artikel CPNS, Artikel LOWONGAN KERJA, Artikel LOWONGAN KERJA PABRIK, Artikel PART TIME, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan
link : Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan

Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan

Loading...

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk rangkap jabatan. Larangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jabatan-jabatan yang dilarang tersebut termasuk juga jabatan komisaris di berbagai perusahaan baik BUMN maupun BUMD. Menurut Rifai, rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi.

"Tentu ada konflik kepentingan. Bukan hanya konflik kepentingan tapi intervensi yang kita haramkan di era sekarang. Sekarang tidak perlu dibicarakan pun intervensi itu bisa saja dibawa orang yang merangkap jabatan dari kementerian misalnya," kata Amzulian Rifai saat diskusi bertajuk 'Rangkap Jabatan PNS & Komisaris BUMN' di Lembaga Adminisrasi Negara, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Selain itu, rangkap jabatan bagi PNS juga rentan terhadap pelanggaran administrasi (maladministrasi) dan korupsi. Untuk itu, Rifai meyakini jika penghapusan rangkap jabatan bisa mengurangi korupsi karena sudah dicegah di depan untuk taat administrasi.

"Maka dengan sendirinya korupsi itu bisa berkurang secara signifikan. Maladministrasi di dalam undang-undang Ombudsman termasuk di dalamnya pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang tidak pada seharusnya. Itu adalah maladminisrasi," kata dia.

Rifai mengungkapkan rangkap jabatan juga menyebabkan tugas-tugas PNS tersebut menjadi terabaikan, menimbulkan ketidakadilan pegawai, karena penghasilan yang berlipat ganda. Namun demikian, rangkap jabatan di tubuh PNS dimungkinkan jika itu adalah dalam rangka penugasan di jabatan struktural.sumber:tribunnews

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk rangkap jabatan. Larangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jabatan-jabatan yang dilarang tersebut termasuk juga jabatan komisaris di berbagai perusahaan baik BUMN maupun BUMD. Menurut Rifai, rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi.

"Tentu ada konflik kepentingan. Bukan hanya konflik kepentingan tapi intervensi yang kita haramkan di era sekarang. Sekarang tidak perlu dibicarakan pun intervensi itu bisa saja dibawa orang yang merangkap jabatan dari kementerian misalnya," kata Amzulian Rifai saat diskusi

Loading...

bertajuk 'Rangkap Jabatan PNS & Komisaris BUMN' di Lembaga Adminisrasi Negara, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Selain itu, rangkap jabatan bagi PNS juga rentan terhadap pelanggaran administrasi (maladministrasi) dan korupsi. Untuk itu, Rifai meyakini jika penghapusan rangkap jabatan bisa mengurangi korupsi karena sudah dicegah di depan untuk taat administrasi.

"Maka dengan sendirinya korupsi itu bisa berkurang secara signifikan. Maladministrasi di dalam undang-undang Ombudsman termasuk di dalamnya pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang tidak pada seharusnya. Itu adalah maladminisrasi," kata dia.

Rifai mengungkapkan rangkap jabatan juga menyebabkan tugas-tugas PNS tersebut menjadi terabaikan, menimbulkan ketidakadilan pegawai, karena penghasilan yang berlipat ganda. Namun demikian, rangkap jabatan di tubuh PNS dimungkinkan jika itu adalah dalam rangka penugasan di jabatan struktural.sumber:tribunnews

Demikianlah Artikel Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan

Sekianlah artikel Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Ombudsman: Picu Konfik Kepentingan, PNS Dilarang Rangkap Jabatan dengan alamat link https://cpns-lowongankerjabumn.blogspot.com/2017/06/ombudsman-picu-konfik-kepentingan-pns.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: